UGM dan Munas Kagama XIII (3)
Ini merupakan bagian dari Trilogi
tulisan tentang UGM, 1. UGM dan Sejarah Berdirinya, 2. UGM dan Kagama, dan 3.
UGM dan Munas Kagama XIII.
Munas
XIII Kagama pada tanggal 14-17 November 2019 berlangsung di Bali, di Grand Inna
Bali Beach. Ketua Umum Panitia Munas XIII Kagama sekaligus Sekjen PP Kagama
adalah AAGN Ari Dwipayana, Ketua Panitia Harian Munas XIII Kagama, IGNA Dyatmika.
Seminar dihadiri oleh 1.000 peserta dari berbagai kalangan, baik peserta Munas,
kalangan cendekiawan, tokoh masyarakat, budayawan, ekonom, dan wakil dari
berbagai SPD pemerintahan di Bali. Munas XIII Kagama dihadiri oleh 621 peserta
Munas pemegang mandat dari berbagai Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang Kagama
di seluruh Nusantara. Pelaksanaan Munas XIII Kagama juga didukung penuh Ketua
Pengda Kagama Bali, AAG Oka Wishnumurti.
Terkait
dengan Munas XIII Kagama, dilaksanakan serangkaian Seminar bertajuk SDM dalam
rangka menjaring ide, konsep pembangunan dan pengembangan aspek SDM yang
kreatif, yakni di Medan, Semarang, Manado, dan Balikpapan, terakhir di Bali,
tanggal 14 November 2019.
Seminar
I di Museum Ronggowarsito Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 22 Agustus 2019.
Seminar ini bertemakan “Pendidikan Bangsa dalam Menyiapkan SDM Indonesia
Menghadapi Revolusi Industri 4.0”, menghadirkan pembicara Wikan Sakarinto
(Dekan Sekolah Vokasi UGM), Retno Listyarti (praktisi pendidikan dan juga
anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI), Gita Gutawa (artis dan
entrepreneur seni), Mahfud MD (Mantan Ketua MK dan kini menteri).
Keberadaan
Kagama pada era milenial Industri 4.0 merupakan suatu situasi periode dengan
kecenderungan otomatisasi dan pertukaran data yang mencakup cyber – physics,
Internet of Things (IoT), cloud computing, dan cognitive computing.
Seminar
II di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 7 September
2019. Seminar ini bertemakan “Ketenagakerjaan dan Indonesia Menghadapi Revolusi
Industri 4.0”, dengan pembicara utama Menteri Ketenagakerjaan RI: Mohammad
Hanif Dhakiri, beserta pembicara: Bambang Satrio Lelono, Wahyu Susilo, Aji
Erlangga, Sukamdi.
Seminar
III di Manado, Sulawesi Utara, Kamis 19 September 2019, bertema: Kesehatan
Indonesia Menghadapi Industri 4.0” dengan pembicara utama: Menteri Kesehatan: Nita Djuwita Farid Anfasa
Moeloek, pembicara: Achmad Noeroel Cholis, Krisnajaya, Budiono Santosa, dan
Prih Sarmiano.
Seminar
IV di Ballroom Adimulia Hotel, Medan, 3-5 Oktober 2019, bertajuk “Inovasi dan
Disrupsi Industri 4.0, Smart City menuju Industri 4.0, dan Enterpreneurship dan
Ekosistem menuju Industri 4.0. Terkait dengan pelaksanaan Seminar dan juga
jelang Munas XIII ini, Kagama Sumut tidak hanya menyelenggarakan kegiatan
Seminar, namun juga penyelenggaraan Pameran dan Expo, Lomba Inovasi dan
Penelitian.
Seminar
V di Bali yang terlaksana pada tanggal 14 November 2019, bertajuk “Kesiapan
Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0”, menghadirkan pembicara
Panut Mulyono (Rektor UGM), Faisal Basri (Dosen FE UI), Prof. Raka Sudewi
(Rektor UNUD), Hendri Saparini (Ekonom Core Indonesia), dan Adamas Belva Syah
Devara (CEO Ruang Guru).
Munas
XIII ini telah menghasilkan konsolidasi organisasi dan konsolidasi gagasan
dengan lancar. Konsolidasi organisasi dengan telah berhasil dipilihnya Ketua
Umum Kagama periode 2019 – 2024, Ganjar Pranowo. Konsolidasi gagasan dengan
telah berhasil merumuskan GBHK (Garis-garis Besar Haluan Kagama), juga menghasilkan
13 rekomendasi strategis menuju Indonesia Maju, yakni: Isu terkait bonus
demografi, Pembangunan mental dan Karakter, Konsolidasi sistem demokrasi,
Pemberantasan korupsi, serta Peran Perempuan dan Anak Muda. GBHK dan 13
rekomendasi ini merupakan bentuk peta jalan bagi organisasi maupun pemerintah
kelak dalam bersinergi membangun bangsa dan Negara RI tercinta.
Isu
terkait bonus demografi ini terjadi karena pada periode tahun 2025 – 2030,
sebanyak 70 % penduduk Indonesia menempati posisi usia kerja puncak (20 – 50
tahun). Bonus demografi ini merupakan berkah dan modal pembangunan yang sangat
penting. Namun bila tidak dikelola secara serius dan penuh ke hati-hatian, maka
hal ini akan menjadi bencana. Ini bisa terjadi bila Indonesia gagal memperkuat
SDM dan gagal menyediakan lapangan pekerjaan.
Tantangan
persaingan ekonomi yang kian keras hanya bisa dihadapi dengan kekuatan SDM. Hal
ini membuat kita perlu memperkuat kualitas SDM sebagai suatu syarat kualitas
sector ketenagakerjaan dari hulu hingga ke hilir, SDM yang menguasai emerging
skill seperti artificial intelligent atau kecerdasan buatan, cloud computing
atau komputasi awan, big data analytics atau analisis data berskala besar, dan
internet of things atau semua serba digital dan internet, yang membuat dunia terus
berubah, bergerak, bahkan kemapanan juga bisa runtuh, ketidakmungkinan bisa
terjadi.
Hasil
Munas XIII Kagama berupa 13 Rekomendasi berikut:
Rekomendasi
pertama: Dalam menghadapi bonus demografi, Kagama mendesak pemerintah
menyiapkan peta jalan (Roadmap) pembangunan SDM Indonesia yang bersifat lintas
sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sampai
entrepreneurship. Roadmap bukan merupakan dokumen pajangan, namun memberikan
panduan bagi semua kementerian dan lembaga terkait strategi dan rute
pembangunan SDM yang akan ditempuh dengan tahapan yang jelas dan target yang
terukur.
Rekomendasi
kedua, Kagama melihat kunci untuk mencapai Indonesia Maju adalah keberhasilan
pembangunan mental dan karakter bangsa. Berangkat dari hal tersebut, Kagama
merekomendasikan berbagai langkah nyata dan sistematis untuk memperkuat
karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila, pendidikan berbasis nilai-nilai
luhur ke Indonesiaan, serta pendidikan budi pekerti yang dilakukan dengan
mengadopsi metode atau cara kekinian, sehingga nilai-nilai tersebut bisa
tertanam, khususnya pada generasi muda.
Rekomendasi
ketiga, Kagama menekankan pentingnya melanjutkan konsolidasi sistem demokrasi
berjalan bersamaan dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang kuat dan sehat.
Terkait dengan hal ini, Kasgama merekomendasikan kepada Presiden untuk
memastikan berjalannya agenda reformasi hokum dan reformasi tata kelola
pemerintahan dengan capaian yang lebih terukur.
Rekomendasi
keempat korupsi adalah musuh bersama yang menyebabkan pemiskinan, dengan segala
dampak kemerosotan di berbagai bidang. Karena itu, Kagama terus mendorong upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN. Hal ini bisa
dilakukan dengan memperbaiki system dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,
akuntabel dan berkeadilan.
Rekomendasi
kelima, Kagama mengingatkan bahwa Indonesia adalah Negara majemuk, beragam sisi
suku, agama, bahasa, dan budaya. Oleh karenanya, sendi-sendi kebangsaan yang
berdasar pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika harus dipertahankan dan
diperkuat. Untuk mewujudkan ikatan kebangsaan yang kokoh, Kagama mengajak semua
elemen bangsa dan seluruh anggota Kagama berperan aktif dalam merekatkan
kerukunan, persaudaraan dan persatuan Indonesia.
Rekomendasi
keenam, Kagama berpandangan bahwa dalam bernegara, selain konstitusi,
dibutuhkan konstitusionalisme serta sikap yang konsisten untuk menjalankan
konstitusi dengan konsisten.
Rekomendasi
ketujuh, Kagama berpendapat desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya soal
pembagian kewenangan, tetapi tanggungjawab untuk bisa mewujudkan kesejahteraan
rakyat. Oleh karenanya, Kagama mendukung pemerintah untuk melanjutkan komitmen
dalam membangun dari pinggiran, memperkuat pembangunan daerah dan desa. Karena
hanya dengan melakukan penguatan daerah dan desa, penduduk desa dan daerah
mampu menjadi penopang persatuan nasional karena menciptakan kemakmuran yang
merata dan berkeadilan.
Rekomendasi
kedelapan, kagama mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus bersendikan pada
kepentingan dan kekuatan nasional. Oleh karenanya, Kagama merekomendasikan agar
pemerintah bukan hanya fokus untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi
Indonesia di tengah persaingan global. Namun juga memperhatikan esensi
pembangunan ekonomi sebagai upaya menjawab kebutuhan rakyat dan meningkatkan
kemampuan rakyat, sehingga mampu bersaing dalam bidang ekonomi. Haluan ekonomi
kerakyatan harus menjadi jalan dalam menggerakkan eonomi nasional, dengan cara
perbaikan secara terus menerus ekosistem usaha, memberdayakan sector UMKM,
mendorong kewirausahaan, meningkatkan daya beli para pekerja serta melakukan
lompatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan.
Rekomendasi
kesembilan, Kagama berpendapat bahwa kunci dalam meningkatkan pelayanan publik
dan kesejahteraan masyarakat adalah strategi reformasi birokrasi yang tepat.
Kagama menyarankan agar reformasi birokrasi bisa dipercepat, yang dilakukan
secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Kagama meyakini, reformasi
birokrasi seharusnya mencakup struktur kelembagaan maupun kultur birokrasi.
Reformasi birokrasi tidak hanya terkait pemangkasan struktur kelembagaan, namun
seharusnya menyentuh kultur birokrasi yang di reformasi menjadi lebih
responsive, membuka ruang berpartisipasi, dan berorientasi pada pelayanan
masyarakat, sehingga kehadiran Negara beserta seluruh jajaran staf nya sangat
dirasakan bermanfaat oleh rakyat.
Rekomendasi kesepuluh, Kagama mendorong
Pemerintah senantiasa melakukan evaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan
dan program perlindungan sosial. Sehingga semua program tersebut betul-betul
bisa menjangkau penerima manfaat, baik di pedesaan maupun perkotaan, dengan
pendekatan yang tepat dan target-target terukur. Ukuran yang paling nyata dari
keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yaitu bisa menurunkan angka
kemiskinan. Upaya serta tindakan nyata pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada
penurunan angka kemiskinan. Berbagai perencanaan program penanggulangan
kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan pendapatan
masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas rakyat,
terutama di sektor industri kecil-menengah, pertanian, perkebunan dan
perikanan.
Rekomendasi kesebelas, Kagama melihat dunia
menghadapi ancaman bersama, yakni perubahan iklim yang sangat ekstrem. Karena
itu, Kagama mengusulkan agar pemerintah lebih aktif lagi dalam melakukan
kampanye dan diplomasi internasional dalam rangka penyelamatan lingkungan dan
melindungi keanekaragaman hayati. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah juga
harus mengambil langkah serius dalam manajemen dan mitigasi risiko bencana
lingkungan, mengendalikan laju deforesterasi dan degradasi ekosistem, serta
mengajak semua komponen bangsa untuk mencintai lingkungan dan melestarikan alam.
Rekomendasi kedua belas, Kagama berpandangan
bahwa perempuan adalah tiang negeri yang aktif terlibat dalam pembangunan
bangsa. Oleh karena itu, Kagama merekomendasikan kepada Pemerintah untuk terus
memperkuat komitmen perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta mendorong
perempuan terlibat aktif dalam berbagai sektor. Hal ini memberi dampak positif
kekuatan perempuan aktif terlibat dan berperan dalam berkarya kreatif menggerakkan
prestasi bangsa.
Rekomendasi ketiga belas, Kagama berpandangan
bahwa Indonesia memiliki potensi generasi muda dengan talenta-talenta hebat
yang bisa menjadi kekuatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Karenanya,
Kagama berpendapat diperlukan manajemen pengembangan bakat dan talenta di dalam
negeri maupun diaspora yang tersebar di luar negeri, sehingga anak muda
Indonesia mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang demi mendukung kemajuan
bangsa.
Keseluruhan dari 13 Rekomendasi Munas XIII Kagama
ini disampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang saat ini juga tengah fokus
melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Rekomendasi Munas juga
menjadi panduan Kagama untuk terus melangkah, bergerak, berkembang. Kagama
tidak hanya berdiam diri, berpangku tangan, melainkan bersinergi, berkolaborasi
dengan semua elemen bangsa, bersama bekerjasama dan berusaha keras, teriring
doa di setiap usaha, menuju Indonesia maju.
Kagama dan nama besar UGM sebagai kampus yang
“Nguwongke”, memanusiakan manusia, dan kuat berakar pada budaya serta
keberagaman nusantara, mengakar ke bawah, membumi namun menjunjung tinggi yang
di atas, Yang Maha Kuasa. Berdiri pada tanggal 19 Desember 1949, berdasar PP
No. 23 Tahun 1949 per tanggal 16 Desember 1949, mengenai Peraturan Penggabungan
Perguruan Tinggi menjasi Universitas. Dahulu hanya memiliki enam fakultas, kini
memiliki 18 Fakultas dan dua sekolah, yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pasca
Sarjana, beserta lebih dari 100 Program Studi, termasuk S2, S3, dan Program
Spesialis. Disamping itu, UGM juga memiliki 28 Pusat Studi yang memiliki tugas
utama melakukan kegiatan penelitian untuk mendukung kegiatan pendidikan dan
pengabdian masyarakat. Rektor pertama adalah Prof.Dr. M. Sardjito. Rektor UGM
kini, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., berdasar data per tahun 2012,
37.611 alumni sarjana, 7.854 magister, 871 doktor. Data per tahun 2018
memperlihatkan jumlah 47.081 mahasiswa dan 4.468 staf akademik. UGM memiliki
motto “Mengakar Kuat, Menjulang Tinggi”.
Sejarah panjang perjalanan Universitas Gadjah
Mada semenjak tahun 1949 disaat awal, hingga kini sudah memasuki usia ke 70
tahun, pada tahun 2019, dengan ke enam belas Rektor meliputi sebagai berikut:
Rektor pertama UGM, Prof. Dr. M. Sardjito
(1949-1961) berasal dari Fakultas Kedokteran
Rektor ke 2 UGM, Prof. Dr. Ir. Herman Johannes
(1961-1966) berasal dari Fakultas Teknik
Rektor ke 3 UGM, drg. M. Nazir
Alwi (1966-1967) berasal dari Fakultas kedokteran Gigi
Rektor ke 4 UGM, Drs. Soepojo padmodipoetro, MA.
(1967-1968) berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Rektor ke 5 UGM, Prof. Dr. Soeroso H. Prawirohardjo,
MA. (1968-1973) berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Rektor ke 6 UGM, Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo,
MA. (1973-1981)
Rektor ke 7 UGM, Prof. Dr. Teuku Jacob, MS., DS.
(1981-1986) berasal dari Fakultas Kedokteran
Rektor ke 8 UGM, Prof. Dr. Koesnadi
Hardjasoemantri, SH., ML. (1986-1990) berasal dari Fakultas Hukum
Rektor ke 9 UGM, Prof. Dr. Ir. Mohammad Adnan
(1990-1994) berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian
Rektor ke 10 UGM, Prof. Dr. Soekanto H.
Reksohadiprodjo, M.Com (1994-1998) berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Rektor ke 11 UGM, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
(1998-2002) berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Rektor ke 12 UGM, Prof. Dr. Sofian Efendi, MPIA
(2002-2007 berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Rektor ke 13 UGM, Prof. Ir. Soedjarwadi, M.Eng.,
Ph.D (2007-2012) berasal dari Fakultas Teknik
Rektor ke 14 UGM, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.
(2012-2014) berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Rektor ke 15 UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati,
M.Sc., Ph.D. (2014-2017) berasal dari Fakultas Teknik
Rektor ke 16 UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono,
M.Eng., D.Eng. (2017-2022) berasal dari Fakultas Teknik UGM.
Santi Diwyarthi, Alumni Fak. Psikologi UGM Tahun 1993
Politeknik Pariwisata Bali (dahulu Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua)
Referensi
dari hasil riset studi literatur dan berbagai sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar